BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memberi sinyal akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Indikasi itu terlihat dari rencana evaluasi dan uji kompetensi terhadap lebih dari 20 pejabat eselon II yang akan digelar awal pekan depan.
Evaluasi Dimulai Senin
Evaluasi dan uji kompetensi berlangsung Senin–Selasa (8–9 September 2025) di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh. Fokus utama kegiatan ini menyasar pejabat eselon II, terutama para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang memegang jabatan strategis.
Baca Juga : Kolaborasi Sukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional
Muzakir menegaskan, evaluasi ini menjadi pijakan penting sebelum dirinya mengambil keputusan untuk merotasi atau mengganti pejabat. “Kita ingin memastikan pejabat yang duduk di jabatan strategis memang memiliki kinerja, integritas, dan kapasitas sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Landasan Hukum dan Mekanisme
Uji kompetensi pejabat mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur bahwa jabatan pimpinan tinggi maksimal diduduki selama lima tahun dan wajib dievaluasi. Regulasi ini diperkuat dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 serta PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang menekankan sistem pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif.
Ketua Pansel Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Aceh, T. Setia Budi, menyebut proses seleksi akan meliputi pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara. “Semua pejabat eselon II mengikuti uji kompetensi ini, mulai dari kepala dinas, kepala badan, asisten hingga kepala sekretariat,” katanya, Jumat (5/9/2025).
Ia menambahkan, mekanisme ini memastikan setiap pejabat diuji dari sisi teknis, manajerial, hingga sosial kultural. “Mereka buat makalah terlebih dahulu, lalu presentasi, dan terakhir wawancara oleh tim seleksi,” jelasnya.
Baca Juga : Kasus Pembunuhan Kurir Paket di Aceh Timur
Tujuan Uji Kompetensi
Ada tiga sasaran utama dari evaluasi ini:
-
Menjamin relevansi dan kompetensi pejabat agar tetap sesuai dengan tuntutan jabatan.
-
Menjadi dasar rotasi, mutasi, atau pemberhentian, sehingga pejabat yang tidak perform bisa diganti.
-
Mendorong meritokrasi dan akuntabilitas, sesuai prinsip birokrasi modern.
Isyarat Perombakan Kabinet
Meski belum menyebut nama, langkah evaluasi ini dianggap sebagai isyarat kuat perombakan kabinet akan segera dilakukan. Muzakir ingin memastikan pejabat yang duduk di kursi strategis mampu bekerja maksimal untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik di Aceh.
“Kalau pejabat tidak mampu menjawab tantangan, tentu harus diganti dengan yang lebih siap. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya memperkuat birokrasi,” tegas Muzakir.
