BANDA ACEH – Bank Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah. Fokus utama bank ini tetap pada penyaluran pembiayaan produktif untuk memperkuat struktur ekonomi Aceh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan strategi pengelolaan likuiditas melalui penempatan dana pada surat berharga. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter, sekaligus meningkatkan efisiensi investasi.
“Penyaluran pembiayaan tetap menjadi fokus utama kami dalam rangka membangun struktur ekonomi Aceh yang kuat sekaligus menjalankan fungsi intermediasi,” ujar Fadhil, Rabu (17/9/2025).
Strategi Likuiditas dan Investasi
Fadhil menerangkan, strategi penempatan dana pada instrumen surat berharga bukan hal baru. Hampir semua perbankan melakukannya untuk menjaga keseimbangan arus kas dan menekan risiko likuiditas. Bank Aceh menekankan bahwa mekanisme ini dijalankan tanpa melanggar prinsip syariah.
Baca Juga : Otoritas Jasa Keuangan Aceh Minta Bank Aceh Gerakkan Sektor Produktif
Ia menjelaskan, rincian penempatan dana tersebut tercantum dalam Annual Report Bank Aceh. Laporan tahunan itu menjadi bentuk transparansi kinerja sekaligus menunjukkan kepatuhan bank pada regulasi.
Pertama, Bank Aceh menempatkan dana pada Bank Indonesia, baik melalui pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah, maupun investasi jangka pendek berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dengan tenor 1 hari dan Sukuk Bank Indonesia berjangka 7 hari hingga 1 tahun. Total penempatan mencapai Rp2,65 triliun.
Kedua, Bank Aceh juga berinvestasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai Rp2,91 triliun. Instrumen ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus memenuhi kewajiban Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
Ketiga, Bank Aceh menempatkan dana sebesar Rp1,1 triliun ke BPD Syariah. Dana tersebut ditempatkan secara intra hari dengan tenor 1 hingga 14 hari melalui Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Instrumen ini berfungsi menjaga arus likuiditas jangka pendek agar operasional bank tetap stabil.
Baca Juga : Mualem Minta Menteri Koperasi Datang Langsung
“Mayoritas dana yang ditempatkan bersumber dari dana jangka pendek. Karena itu, kami alokasikan kembali melalui instrumen investasi jangka pendek,” jelas Fadhil.
Kepatuhan pada Regulasi
Seluruh mekanisme pengelolaan likuiditas Bank Aceh tunduk pada aturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi yang menjadi dasar di antaranya PADG No 8/2025 tentang Giro Wajib Minimum, PADG No 7/2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, serta POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Liquidity Coverage Ratio bagi Bank Umum.
Menurut Fadhil, kepatuhan ini tidak hanya menjaga kepercayaan regulator, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Bank Aceh dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Pertumbuhan Intermediasi Positif
Selain menjaga stabilitas keuangan, Bank Aceh berhasil meningkatkan fungsi intermediasi. Pada triwulan IV tahun 2024, Bank Aceh menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20,4 triliun, tumbuh 9,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,7 triliun.
Jika dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, penyaluran pembiayaan telah mencapai 77,83 persen. Angka ini mencerminkan efektivitas intermediasi Bank Aceh dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.
Dukungan untuk UMKM dan Ekonomi Rakyat
Fadhil menegaskan, Bank Aceh tidak hanya fokus pada sektor korporasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM. Bank Aceh aktif menyelenggarakan pelatihan dan workshop bersama stakeholder, memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memperkuat kolaborasi dengan koperasi, BPRS, dan lembaga keuangan syariah lainnya.
“Ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Melalui penyaluran pembiayaan produktif, Bank Aceh berupaya menggerakkan roda perekonomian Aceh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Fadhil.
