Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh menggelar Aceh Economic Forum 2025 di Banda Aceh, Jumat (26/9/2025). Acara ini menjadi salah satu rangkaian dari Meuseuraya Festival 2025 yang berlangsung sejak 24 hingga 28 September 2025. Forum ekonomi tersebut berfokus pada penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Aceh sekaligus mendorong hilirisasi produk lokal agar mampu bersaing di pasar halal dunia.
UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Aceh
Kepala KPw BI Aceh, Agus Chusaini, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran vital dalam menopang perekonomian daerah. Berdasarkan data, lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Aceh berasal dari kontribusi UMKM. Dengan fakta tersebut, BI menilai penguatan sektor UMKM menjadi langkah strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Aceh.
“Forum ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh. Kita ingin UMKM tidak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga menembus rantai nilai global. Dengan begitu, ketergantungan Aceh pada sektor primer dapat dikurangi,” kata Agus. Ia menambahkan, Aceh harus memprioritaskan hilirisasi produk lokal agar daerah ini memperoleh nilai tambah lebih besar dari setiap komoditas.
Baca Juga : Gubernur Aceh Minta Menaker Bangun BLK Spesifikasi Khusus
Penguatan Ekonomi Syariah dan Produk Halal
Dalam forum tersebut, Agus juga menekankan bahwa BI mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah mewujudkan dukungan ini melalui berbagai program, antara lain sertifikasi juru sembelih halal, pembentukan zona kuliner halal, serta peningkatan literasi dan inklusi gaya hidup halal (halal lifestyle).
“Dengan memperkuat ekosistem halal, kita tidak hanya membantu UMKM naik kelas, tetapi juga membuka peluang agar produk lokal mampu masuk ke pasar internasional. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, asosiasi, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong UMKM,” jelasnya.
Pemerintah Aceh Dukung Ekonomi Syariah
Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Restu Adi Surya, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh terhadap penguatan ekonomi syariah, salah satunya melalui penerapan Qanun Keuangan Syariah dan Gerakan Aceh Berwakaf.
Baca Juga : ITB Normalisasi 137 Hektare Gambut untuk Sawah Produktif
Menurutnya, kebijakan ini akan memperkuat peran Aceh dalam ekosistem halal nasional maupun global. “Kami optimistis bahwa industri UMKM Aceh bisa menjadi bagian penting dari rantai pasok halal dunia. Apalagi Indonesia saat ini tengah memantapkan diri sebagai pusat industri halal global,” ujar Restu.
Mendorong Aceh sebagai Pusat Industri Halal
Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat ekonomi syariah karena didukung oleh sumber daya alam melimpah, budaya Islami yang kuat, serta basis UMKM yang dominan. Dengan forum ini, para pemangku kepentingan berupaya menghubungkan potensi tersebut dengan kebutuhan pasar halal dunia yang terus berkembang.
KPw BI Aceh bersama Pemerintah Aceh menekankan bahwa keberhasilan UMKM dalam rantai halal global tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga konsistensi dalam menjaga standar halal, inovasi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan langkah tersebut, UMKM Aceh diharapkan dapat menguasai pasar domestik sekaligus memperluas penetrasi ke pasar internasional.
