LPPOM MPU Aceh Dorong Kehalalan Dapur MBG di Aceh, Diimbau untuk Urus Sertifikat Halal

1. LPPOM MPU Aceh Dorong Kehalalan Dapur MBG, Imbau Pengurus Urus Sertifikat Halal

INews Aceh LPPOM MPU Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MPU Aceh) kembali menegaskan pentingnya sertifikasi halal—termasuk untuk Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dijalankan pemerintah Aceh maupun lembaga swasta. LPPOM menekankan bahwa seluruh dapur operasional MBG wajib tercakup audit halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dan standar nasional JPH

Ketua MPU Aceh, Tgk H. Faisal Ali, menyatakan bahwa audit halal dilakukan secara rutin terhadap dapur, bahan baku, alat masak, dan proses penyajiannya untuk memastikan kehalalan makanan yang disajikan kepada ibu hamil dan balita.

Lebih lanjut, LPPOM MPU juga mengimbau pengelola agar segera mengurus sertifikat halal melalui sistem resmi, di mana pengajuan tidak dikenai biaya admin oleh MPU Aceh

 2. Dapur MBG Tak Cukup Bergizi: Legalitas Halal Kini Jadi Poin Sentral

Program Dapur MBG di Aceh telah memperluas jaringan ke 45 titik dengan target ribuan penerima manfaat di setiap lokasi, termasuk ibu hamil dan balita  Namun, LPPOM MPU Aceh menggarisbawahi bahwa keberkahan tidak hanya soal nutrisi, tetapi juga legalitas kehalalan.

Akibat masih ada persepsi bahwa makanan MBG otomatis “halal”, LPPOM menekankan bahwa legalitas melalui audit dan sertifikasi mampu memberi jaminan hukum dan spiritual. Mereka menyarankan agar setiap dapur MBG melakukan audit internal dan audit eksternal sebelum menjalankan operasional penuh.

Baca Juga: Bank Aceh Miliki ATM Drive Thru di Taman Riyadhah, Diresmikan Wali Kota Lhokseumawe

 3. Sinergi Audit Halal dan Program MBG: Kolaborasi Pemerintah dengan MPU Aceh

BPOM Aceh bersama LPPOM MPU Aceh melakukan sinergi pengawasan terhadap kualitas pangan di program MBG, terutama pada aspek keamanan makanan sebelum disalurkan ke sekolah dan balita

LPPOM MPU sebagai lembaga audit halal memberikan masukan teknis kepada pengelola tentang bahan baku, teknik memasak, alat pengolah makanan, dan higienitas dapur MBG — bertujuan menyatukan standar kehalalan dan keamanan pangan.

Pengelola MBG pun diminta melacak asal bahan baku (misalnya daging dan telur) agar memiliki dokumen produk halal resmi.

 4. Prosedur dan Biaya Sertifikasi: LPPOM MPU Aceh Ingatkan Proses Tanpa Biaya

LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat halal untuk dapur MBG maupun usaha mikro/kecil tidak dipungut biaya dari pelaku usaha. Biaya hanya muncul jika pengelola menggunakan layanan pihak ketiga atau broker. Semua proses audit oleh MPU Aceh bersifat gratis bagi pengelola resmi program publik

Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah provinsi dan kabupaten, yang mendorong pelaku usaha dan pengelola dapur bergizi untuk turut serta dalam program sertifikasi, tanpa beban biaya admin tambahan finansial.

 5. Urai Tantangan dan Peran MBG: Kehalalan Beratapkan Nilai Sosial & Gizi Aceh

Program dapur MBG Aceh telah mengantarkan warung makan berkualitas gratis pada ibu hamil dan balita guna menekan angka stunting. Namun, tanpa manajemen kehalalan yang baik, manfaat sosial itu bisa berkurang signifikan.

Aktivitas audit blind review oleh LPPOM MPG Aceh menunjukkan masih ditemukan celah pada prosedur kebersihan alat, kontaminasi lintas bahan, dan tracing bahan baku. Penyelenggara yang abai bahkan bisa menghadapi konsekuensi reputasi dan hukum.

Karena itu, LPPOM MPU mengajak semua pihak—pemerintah daerah, penyelenggara MBG, pondok pesantren, dan relawan—untuk proaktif mengurus sertifikat halal secara transparan dan terekam, bukan sekadar pelabelan simbolik. Hal ini menjadi pondasi kepercayaan dan keberlangsungan sosial program bagi masyarakat Aceh.

 Ringkasan Perbandingan Artikel