SMPA Kecam Ucapan Bupati Aceh Besar yang Dinilai Feodal

SMPA Kecam Ucapan Bupati Aceh Besar Soal Pemindahan Tenaga Kesehatan: Dinilai Arogan dan Feodal

BANDA ACEH — Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) mengecam keras pernyataan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram, yang dinilai arogan dan mencerminkan pola pikir feodal dalam menjalankan pemerintahan. Ucapan bupati yang menyebut akan memindahkan tenaga kesehatan yang dianggap “nakal” ke Leupung dan Pulo Aceh memicu kemarahan publik karena dianggap tidak beretika serta merendahkan martabat wilayah dan aparatur negara.

Pernyataan Bupati Aceh Besar Tuai Kecaman

Pernyataan Syech Muharram terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, sang bupati berkata,

“Kapus atau laporkan ke saya kalau ada tenaga kesehatan yang nakal, akan saya pindahkan ke Leupung dan Pulo Aceh.”

Ucapan itu langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa.

SMPA: Pernyataan Tidak Etis dan Sarat Ancaman

Koordinator SMPA, Rizki Aulia Zulfareza, menilai pernyataan tersebut bukan sekadar kesalahan berbicara, melainkan bukti rendahnya kesadaran etis seorang kepala daerah. Menurutnya, gaya komunikasi seperti itu sarat dengan nada ancaman dan jauh dari nilai-nilai pelayanan publik.

“Ucapan seorang kepala daerah bukan sekadar kalimat, tetapi pantulan nilai kepemimpinan. Mutasi bukanlah hukuman. Menggunakannya sebagai ancaman berarti melanggar sistem merit dan mencederai semangat reformasi birokrasi,” tegas Rizki dalam pernyataan resminya, Minggu (19/10/2025).
baca juga : Satpol PP dan WH Aceh Besar Hentikan Aktivitas Pengerukan Pasir Laut di Baitussalam

Dinilai Merendahkan Leupung dan Pulo Aceh

SMPA menilai ucapan Bupati Aceh Besar juga berpotensi menyinggung masyarakat di Leupung dan Pulo Aceh. Menjadikan wilayah tersebut seolah “tempat pembuangan” dianggap sebagai bentuk diskriminasi wilayah dan kegagalan memahami keadilan regional.

“Leupung dan Pulo Aceh bukan tempat hukuman. Wilayah itu bagian dari wajah Aceh yang harus diperhatikan, bukan dijadikan simbol hukuman bagi pegawai. Ini menunjukkan ketidakpekaan sosial sekaligus degradasi moral birokrasi,” ujar Rizki.

Cerminan Gaya Kepemimpinan yang Tidak Dewasa

Dari sudut pandang akademik dan etika publik, Rizki menilai pernyataan Syech Muharram mencerminkan ketidakmatangan politik. Ia menegaskan bahwa bahasa seorang pejabat publik mencerminkan legitimasi moral dan integritas kepemimpinannya.

“Jika nada ancaman lebih sering digunakan, maka yang lebih dulu runtuh adalah wibawa moralnya sendiri,” kata Rizki.

Empat Tuntutan SMPA terhadap Bupati Aceh Besar

Dalam sikap resminya, SMPA menyampaikan empat tuntutan tegas:

Mengecam pernyataan Bupati Aceh Besar yang dinilai diskriminatif dan merendahkan.
Mendesak Syech Muharram untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat dan ASN.
Mendorong DPRK Aceh Besar agar memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi resmi.
Menyerukan seluruh pejabat publik di Aceh agar berhenti memperlakukan aparatur dan rakyat sebagai objek kekuasaan.

Seruan Reformasi dan Kepemimpinan Beretika

SMPA menegaskan bahwa gaya kepemimpinan berbasis ancaman sudah tidak relevan di era reformasi birokrasi. Menurut Rizki, kepemimpinan modern harus berdiri di atas prinsip kinerja, tanggung jawab, dan keteladanan, bukan ketakutan.

“Jika pola pikir feodal terus dipertahankan, maka yang terancam bukan hanya reformasi birokrasi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara,” ujar Rizki.

Ajakan Mahasiswa untuk Kawal Pemerintahan Aceh

Di akhir pernyataannya, Rizki mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Aceh untuk terus mengawasi perilaku pejabat publik agar pemerintahan Aceh berjalan dengan adil, beretika, dan beradab.

“Kritik bukanlah kebencian. Ini bentuk cinta terhadap Aceh agar tidak terjebak dalam pola kepemimpinan lama yang tidak berpihak kepada rakyat,” tutupnya.